Oleh
Nurwanti
Peneliti Balai Riset Perikanan Perairan Umum Palembang
Jl. Beringin No.308 Mariana – Palembang 30763
Telp. (0711) 537194 Fax. (0711) 537205
Email : brppu_palembang@yahoo.com
Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi peraih penghargaan MAHAPUTERA UTAMA merupakan penghargaan tertinggi Negara yang diberikan kepada Kepala Daerah yaitu Gubernur Ir. Syarial Oesman. M.M oleh presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat upacara di istana Negara Jakarta Rabu,16 Agustus 2007. penghargaan tersebut merupakan satu keberhasilan masyarakat Sumatera Selatan dalam membangunan Daerahnya, dan dukung dari kepala daerah kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Selatan. Keberhasilan ini dikarenakan kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah daerahnya kabupaten maupun kota dari berbagai bidang yang telah menonjol, bidang pendidikan daerah menganggarankan hampir 20% dari APBD Provinsi, pada bidang pertanian Sumatera Selatan melakukan berbagai macam langkah strategis untuk meningkatkan hasil produksi yang bermutu, hal ini menunjukkan satu ratting yang sangat berarti baik bidang pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan maupun perikanan.
Dengan keberhasilan Sumatera Selatan mendapat penghargaan, maka Sumatera Selatan saat ini melakukan peningkatan dan pengembangan di segala bidang, dikarenakan Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangan baik tingkat daerah maupun nasional, seperti potensi minyak bumi dan gas, Pertanian, Perkebunan dan perikanan. Dari potensi minyak bumi dan gas Sumatera Selatan memiliki pompa dan kilangan minyak di berbagai wilayah kabupatennya, hasil-hasil pengelolaan minyak bumi dan gas sumatera Selatan menompang dan menyumbangkan sebagian minyak bumi dan gas yang di butuhkan oleh Negara Indonesia selain untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri. Sehingga tarap hidup masyarakat Sumatera Selatan sangat mapan, lahan perkerjaan bagi masyarakat sangat baik, mengakibatkan banyaknya pendatang untuk mengadu nasib di Sumatera Selatan. Dengan demikian perkembangan yang ada di Sumatera Selatan pada saat ini lebih maju dibandingkan provinsi dibagian selatan lainnya, selain minyak bumi dan gas Sumatera Selatan memiliki pergunungan dan dataran rendah yang dapat dikembangan dalam bidang pertanian dan perkebunan, pada bidang pertanian sebagian besar masyarakat Sumatera selatan di kabupaten-kabupaten yang ada melakukan pengembangan peningkatan pada tanaman padi dengan memanfaatkan lahan-lahan tadah hujan, didalam setahun masyarakat dapat memanen persawahan dua kali. Sedangkan pada bidang perkebunan sumatera Selatan memiliki perkebunan karet dan sawit yang cukup luas, perkebunan ini dalam kepemilikinya baik itu perkebunan rakyat maupun perusahaan-perusahaan miliki investor dalam negeri maupun luar negeri.
Di bidang perikanan Sumatera Selatan memiliki potensi sangat baik, karena dari geografis yang ada terdiri sungai dan rawa,dengan keanekaragaman biota perairan air tawar beraneka ragam jenisnya, jenis-jenis yang ada belum tentu ada atau dimiliki oleh daerah-daerah atau provinsi lain. Hal ini menjadikan provinsi sumatera Selatan tempat sebagai lokasi penelitian perairan umum,karena hampir sebagai besar masyarakat Sumatera Selatan umum Khususnya masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungan (DAS) Musi dari hulu sampai hilir adalah nelayan tangkap. Untuk mengembangkan penghasilan dan perekonomian para nelayan, maka terbentuk suatu lembaga penelitian Perikanan Darat (LPPD) cabang Palembang pada tahun 1969-1983, pada tahun 1983-1985 berubah nama yaitu Sub Balai Penelitian Perikanan Darat(SBPD), tahun 1985-1994 kembali terjadi perubahan nama menjadi Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (SBPPAT). Pada tahun 1994 berdasarkan SK.Menteri Pertanian No. 797/kpts/OT.210/12/1994 perubahan nama kembali menjadi Loka Penelitian Perikanan Air Tawar (LOLITKANWAR), tahun 2002 hingga sekarang terjadi perubahan nama menjadi Balai Riset Perikanan Perairan Umum (BRPPU).
Sumatera Selatan semakin bertambah terkenal dan dikenal dibidang perikanan, sejak LPPD hingga BRPPU kiprahnya sebagai pusat penelitian dan Riset pengembangan di bidang perairan air dan umum merupakan Nilai jual khusus bagi Sumatera Selatan dan umumnya Negara Indonesia guna meningkatkan perekonomian masyarakat,dari tugas pokok dari BRPPU melakukan analisa lingkungan strategis yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Riset Perikanan Perairan Umum adalah kondisi lingkungan strategis internal dan eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek-aspek organisasi, sumber daya riset, yaitu sumber daya manusia (SDM), prasarana dan sarana serta finansial. Sedangkan lingkungan eksternal berasal dari sumber daya perikanan, aspek-aspek ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemajuan teknologi .
sesuai dengan Strategi Planning yaitu (1) Mengarahkan kegiatan riset dan sumberdaya riset.; (2) Mengidentifikasi issu strategis perairan umum dan fungsi strategis BRPPU sebagai institusi riset perikanan perairan umum; (3) Menyusun arah pengembangan kelembagaan BRPPU yang fokus dan pragmatis dalam menjawab tantangan dimasa yang akan datang; (4) Menyusun arah dan tujuan riset strategis yang mempunyai kontribusi positif terhadap perkembangan pembangunan perikanan nasional. Keberadaan BRPPU di Sumatera Selatan sangat bermanfaat sekali di dalam pengembangan menciptakan SDM di kalangan masyarakat Sumatera Selatan, hal ini dapat dilakukan satu kerja sama BRPPU dengan perguruan tinggi didalam pengembangan ilmu-ilmu perikanan, kerjasama itu berbentuk pelatihan maupun magang para mahasiswa di BRPPU sesuai dengan ilmu maupun jurusan yang ada pada perguruan tinggi baik Negeri maupun swasta di Sumatera Selatan. hasil dari penelitian dan Riset tersebut yang dilakukan BRPPU sendiri maupun kerjasama dengan perguruan tinggi dapat sumbangkan untuk Provinsi maupun Negara, guna untuk perkembangan lebih lanjut.
Pada saat ini untuk menghadapi program Provinsi Sumatera Selatan peluang BRPPU sangatlah berpotensi, karena BRPPU dapat memberikan andiil cuku besar dalam program tersebut, hal ini tidak bertentangan dengan Visi dan Misi BRPPU, Visi yaitu Penyedia Utama Bahan Kebijakan Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum
Sedangkan guna mengwujudkan visi, misi BRPPU yaitu
1. Menyediakan data dan informasi perikanan perairan umum.
2. Meningkatkan kualitas,kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan sumber daya riset
3. menyelenggarakan kerjasama, diseminasi hasil dan pelayanan jasa riset
4. meningkatkan kinerja riset perikanan perairan umum melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Dalam menunjang visi dan misi BRPPU serta tantangan kedepan guna menhadapi program Lumbung Energi dan pangan BRPPU melakukan satu Analisis SWOT, yaitu BRPPU mengukur kekuatan dan kelemahannya serta mengukur ancaman dan peluangan. Kekuatan yang dimiliki oleh BRPPU factor kunci adalah Sumber daya manusia yang kompeten, BRPPU memiliki SDM lebih dari pada cukup, jumlah pegawai yang dimiliki Balai Riset Perikanan Perairan Umum adalah 72 orang. Berdasarkan pendidikan, pegawai lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 3 (tiga) orang S3, 7 (tujuh) orang S2, 17 (tujuh belas) orang S1/D4, 2 (dua) orang diploma, dan sisanya 27 (duapuluh tujuh) orang berpendidikan SLTA ke bawah. Sedangkan berdasarkan jabatan fungsionalnya, terdiri dari 7 (tujuh) Peneliti Madya, 7 (tujuh) orang Peneliti Muda, 1(satu) orang Peneliti Pertama dan 10 orang Peneliti Non Klas. Di samping itu, terdapat pula tenaga fungsional tekhnisi litkayasa sebanyak 15 orang, arsiparis 1 (satu) orang.dengan SDM yang ada pada BRPPU dituntut dalam kinerjanya seacara profisional dan proposional. Selain SDM BRPPU memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang ada di BRPPU yaitu Fasilitas yang dimiliki saat ini terdiri dari tanah persil, gedung kantor, laboratorium basah/biologi, laboratorium data, bangunan lain/gudang, mess/guest house, rumah diesel/listrik dan sarana riset berupa kolam riset, bak percobaan, alat-alat laboratorium dan kapal riset. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BRPPU ditunjang oleh sumberdaya fisik antara lain Laboratorium, Kolam Percobaan, Perpustakaan, dan sarana transfortasi darat dan air.
Kelembagaan organisasi yang ada BRPPU yaitu Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26B/MEN/2001 menetapkan Balai Riset Perikanan Perairan Umum sebagai Unit Kerja Eselon III pada Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Perikanan Perairan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum merupakan salah satu unit kerja eselon III pada Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang riset perikanan Perairan umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset kelautan dan. Berdirinya Balai Riset Perikanan Perairan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26B/MEN/2001 memberi peluang sekaligus tantangan bagi pelaksanaan riset strategis di bidang perikanan perairan umum, yang meliputi eskplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan, alat tangkap, dan fasilitas perikanan perairan umum.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26B/MEN/2001, yang direvisi sesuai SK No.Kep.53/MEN/2002, struktur organisasi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi 3 Kepala Seksi dan 6 Kepala Sub Seksi yaitu: (1) Seksi Rencana; (2) Seksi Pelayanan Teknis; (3) Bagian Tata Usaha; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Seksi Rencana kerja membawahi dua Sub Seksi , yaitu: (a) Sub Seksi Program dan (b) Sub Seksi Kerjasama. Seksi Pelayanan Teknis membawahi dua Sub Seksi, yaitu (i) Sub Seksi Sarana (ii) Sub Seksi Dokumentasi dan Publikasi. Selanjutnya Sub Bagian Tata Usaha membawahi dua yaitu (i) Urusan Kepegawaian dan (ii) Urusan Umum.
Kegiatan penelitian dan riset dibutuhkan Anggaran pelaksanaan kegiatan yang cukup besar, di lingkup BRPPU sepenuhnya berasal dari APBN. Sejak tahun 2005, pengelolaan keuangan Negara mengalami perubahan dengan diberlakukannya Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem anggaran yang berbasis kinerja merupakan sistem baru yang perlu disikapi secara strategis oleh BRPPU dalam perancangan kegiatan riset yang jelas keluaran, hasil, manfaat dan dampak kegiatan.
Sebagai institusi riset maka peluang kerjasama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan luar negeri terbuka lebar sebagai suatu sumber pendanaan di luar APBN. Hal tersebut perlu disikapi oleh BRPPU untuk membuat suatu kerangka dan acuan yang jelas dalam program kerjasama dengan institusi lain.
Tantangan pada saat ini yang di hadapi oleh BRPPU di lingkungan Eksternal adalah, Kinerja institusi selain ditentukan oleh faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan institusi tersebut. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup BRPPU tidak terlepas dari issu-issu global dan nasional serta regional yang berkaitan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu analisa lingkungan eksternal dalam rencana strategis ini memegang peranan penting untuk melihat potensi dan konstrain yang terdapat di luar institusi untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan TUPOKSI.
Pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal utama pembangunan suatu bangsa telah menunjukkan pola pemanfaatan yang cenderung melebihi kapasitas dan daya dukung lingkungan. Tingginya permintaan pasar yang berkorelasi dengan kebutuhan manusia menjadi dasar utama eksploitasi sumberdaya alam yang bertujuan pada peningkatan pendapatan ekonomi. Selain itu perkembangan industri dan pemukiman telah membawa dampak kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam. Pertumbuhan manusia yang demikian pesatnya telah menjadi suatu tantangan tersendiri dalam penyediaan kebutuhan dasar pangan dan sandang.Proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa populasi manusia di Indonesia mencapai angka 270 juta dengan kebutuhan pangan sekitar 3000 kalori/kapita. Hal ini menjadi tantangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam termasuk sumberdaya perikanan. Namun disisi lain tingkat kebutuhan yang tinggi dapat menjadi ancaman tersendiri apabila pola pemanfaatannya tidak mengikuti prinsip pengelolaan secara berkelanjutan dan aspek konservasi. Paradok ini perlu disikapi dengan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya perikanan dengan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan secara efisien dan memperhatikan aspek kesetaraan.Perairan umum di Indonesia mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Lahan perairan umum yang meliputi sungai dan paparan banjirnya, danau, waduk, rawa dan lainnya, tercatat seluas 13.800.000 ha yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Dari luasan lahan perairan umum tersebut, sebesar 65% berada di Kalimantan, 29% di Sumatera, 3,5% di Sulawesi dan Papua serta sebesar 0,7% terdapat di Jawa. Sumberdaya perikanan perairan umum merupakan bagian integral dari sumberdaya alam, yang seringkali dijadikan sektor non unggulan dalam pemanfaatan perairan umum, mempunyai berbagai issu strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaannya sebagai berikut :
Potensi sumberdaya perikanan perairan umum yang besar dan sebagai sumber kebutuhan pangan/protein bagi masyarakat. Yaitu pada dasarnya Sumberdaya Perikanan merupakan satu potensi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah yang dihasilkan mencapai 800.000 – 900.000 ribu ton/tahun perairan umum Indonesia adalah perairan terbesar di Asia Tenggara. Dengan Kontribusi produksi perikanan perairan umum yang ada dalam kurun 20 tahun terhitung sejak tahun1960 – 1980 menunjukkan signifikansi terhadap produksi perikanan darat yaitu sebesar 55.9 – 77.4 %, namun terjadi penurunan dalam 20 tahun kedepan terhitung sejaktahun 1981 – 2000 menjadi 23.5 – 52.4 %. Selain itu perairan umum Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yaitu sekitar 1100 jenis ikan dan biota akuatik terdapat di dalamnya. Besarnya potensi sumberdaya perikanan di perairan umum dengan tingkat pemanfaatan yang tergolong rendah menunjukkan bahwa perairan umum Indonesia masih menjadi suatu kekayaan alam yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di masa mendatang
Perairan umum sebagai Multi fungsi dan sektoral perairan umum. Pola pemanfaatan perairan umum di Indonesia memiliki kecenderungan multi fungsi dan sektoral sehingga menjadikan perairan umum bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pengguna (stakeholders) yang terus meningkat secara kuantitatif. Beragam kepentingan yang berasosiasi dengan perairan umum yang bersifat open access berimplikasi terhadap timbulnya tumpang tindih kebijakan dan potensi konflik sektoral. Produksi perikanan tangkap perairan umum akan berfluktuasi di sekitar nilai yang relatif konstan dan bahkan menurun bila tidak diikuti oleh suatu pengelolaan yang rasional dan terintegrasi dengan sektor lain.
Degradasi, pencemaran lingkungan dan over fishing. Implikasi lainnya dari pemanfaatan perairan umum yang bersifat kompleks yaitu degradasi dan pencemaran lingkungan baik dari daerah teresterial ataupun dari badan air itu sendiri. Pengelolaan limbah yang belum baik di daerah tersebut menjadikan perairan umum sebagai daerah yang terkena dampak akumulasi pencemaran. Selain itu menurunnya hasil tangkapan/produksi akibat upaya penangkapan yang berlebih yang diindikasikan dengan meningkatnya jumlah nelayan, rumah tangga perikanan dan alat tangkap di beberapa daerah (why ? AKG . indikasi tangkap lebih adalah berkurangya stok).menunjukkan kecenderungan over fishing. Oleh karenanya perlu adanya upaya pemacuan stok disertai pengembangan usaha budidaya diperlukan untuk menunjang peningkatan produksi.
Tantangan di era globalisasi Selain itu, dalam era globalisasi memungkinkan produk-produk perikanan termasuk ikan hidup dapat masuk ke Indonesia menjadi salah satu issu strategis perairan umum yang perlu diantisipasi dan diteliti lebih detil agar tidak mengganggu ekosistem dan plasma nutfah yang ada. Kesiapan menghadapi era globalisasi ini perlu ditunjang dengan pengembangan penelitian dan IPTEK yang relevan. Issu global yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang perlu disikapi strategis yaitu issu biodiversity dan peningkatan/pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pola pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umumBeragam pola pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum yang dilakukan oleh masyarakat melalui program community based management atau pun dengan co-management di Indonesia merupakan suatu hal strategis dan dapat menjadi dasar dalam penerapan kebijakan pengelolaan perairan umum.
Implikasi otonomi daerah terhadap pengelolaan perairan umum. Penerapan undang-undang kewenangan daerah/otonomi daerah juga membawa implikasi terhadap pengelolaan sumberdaya alam termasuk perairan umum. Hal ini dikarenakan aspek pengelolaan sumberdaya alam yang merupakan wewenang dari pemerintah setempat mempunyai kecenderungan eksploitasi yang tidak bijak demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah. Oleh karena itu aspek otonomi daerah menjadi bagian dari issue strategis perairan umum yang perlu diperhatikan dalam pengelolaannya.
Ketersediaan data dasar mengenai perikanan perairan umum Indonesia yang meliputi seluruh badan air masih belum memadai untuk dijadikan dasar pengelolaan yang rasional. Selain itu penggunaan perairan umum tidak hanya dari sektor perikanan saja. Beberapa sektor lainnya juga bergantung pada perairan umum. Oleh karena itu, program riset mengenai perikanan perairan umum dalam rangka pengumpulan data dasar untuk pengelolaannya haruslah mempertimbangkan kepentingan pemanfaatan lainnya dan dalam beberapa hal riset di bidang perikanan perairan umum perlu diintegrasikan dengan bidang lainnya.
Dalam hal pengelolaan perairan umum dengan berbagai karakteristik dan issu strategis di masa mendatang maka perlu adanya suatu pendekatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat antisipatif dalam rangka memformulasikan solusi dalam pengelolaan perairan umum untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan.
Balai Riset Perikanan Perairan Umum (BRPPU) sebagai suatu institusi riset dalam naungan Departemen Kelautan dan Perikanan memegang peranan yang krusial dan strategis dalam mengembangkan berbagai riset dan kajian yang berkaitan dengan sumberdaya perikanan perairan umum yang meliputi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Peranan strategis tersebut menjadi suatu kekuatan bagi BRPPU dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan perikanan dan kelestarian sumberdaya perairan umum mengingat mandat nasional yang dimiliki BRPPU.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam issu strategis perairan umum bahwa multi kompleks dan sektoral dari perairan umum mengimplikasikan bahwa sumberdaya perikanan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan (protein) masyarakat. Peranan penting perikanan perairan umum diharapkan dapat tetap berlanjut dan dapat memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Namun di sisi lain, degradasi lingkungan, over fishing, tingginya upaya penangkapan, pola penangkapan yang tidak ramah lingkungan, konflik pemanfaatan menjadi ancaman sumberdaya perikanan dimana untuk mencapai struktur populasi ikan yang stabil dibutuhkan kondisi lingkungan yang mendukung pola reproduksi dan pertumbuhan ikan.
Multi kompleks dan sektoral perairan umum mensyaratkan perlunya suatu regulasi yang meliputi semua sektor yang terkait dan lebih khusus pada regulasi pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum. Landasan penyusunan regulasi tentunya harus berdasarkan pada data ilmiah dan faktual mengenai sumberdaya perikanan itu sendiri termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
BRPPU memegang peranan penting sebagai institusi riset sumberdaya perikanan perairan umum untuk dapat menghasilkan riset yang bermutu dan berdaya guna bagi stakeholder dengan memperhatikan sifat multi kompleks dan sektoral dari perairan umum. Dan dengan hasil tersebut maka BRPPU dapat memberikan masukan serta arahan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya nelayan.
Nurwanti
Peneliti Balai Riset Perikanan Perairan Umum Palembang
Jl. Beringin No.308 Mariana – Palembang 30763
Telp. (0711) 537194 Fax. (0711) 537205
Email : brppu_palembang@yahoo.com
Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi peraih penghargaan MAHAPUTERA UTAMA merupakan penghargaan tertinggi Negara yang diberikan kepada Kepala Daerah yaitu Gubernur Ir. Syarial Oesman. M.M oleh presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat upacara di istana Negara Jakarta Rabu,16 Agustus 2007. penghargaan tersebut merupakan satu keberhasilan masyarakat Sumatera Selatan dalam membangunan Daerahnya, dan dukung dari kepala daerah kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Selatan. Keberhasilan ini dikarenakan kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah daerahnya kabupaten maupun kota dari berbagai bidang yang telah menonjol, bidang pendidikan daerah menganggarankan hampir 20% dari APBD Provinsi, pada bidang pertanian Sumatera Selatan melakukan berbagai macam langkah strategis untuk meningkatkan hasil produksi yang bermutu, hal ini menunjukkan satu ratting yang sangat berarti baik bidang pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan maupun perikanan.
Dengan keberhasilan Sumatera Selatan mendapat penghargaan, maka Sumatera Selatan saat ini melakukan peningkatan dan pengembangan di segala bidang, dikarenakan Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangan baik tingkat daerah maupun nasional, seperti potensi minyak bumi dan gas, Pertanian, Perkebunan dan perikanan. Dari potensi minyak bumi dan gas Sumatera Selatan memiliki pompa dan kilangan minyak di berbagai wilayah kabupatennya, hasil-hasil pengelolaan minyak bumi dan gas sumatera Selatan menompang dan menyumbangkan sebagian minyak bumi dan gas yang di butuhkan oleh Negara Indonesia selain untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri. Sehingga tarap hidup masyarakat Sumatera Selatan sangat mapan, lahan perkerjaan bagi masyarakat sangat baik, mengakibatkan banyaknya pendatang untuk mengadu nasib di Sumatera Selatan. Dengan demikian perkembangan yang ada di Sumatera Selatan pada saat ini lebih maju dibandingkan provinsi dibagian selatan lainnya, selain minyak bumi dan gas Sumatera Selatan memiliki pergunungan dan dataran rendah yang dapat dikembangan dalam bidang pertanian dan perkebunan, pada bidang pertanian sebagian besar masyarakat Sumatera selatan di kabupaten-kabupaten yang ada melakukan pengembangan peningkatan pada tanaman padi dengan memanfaatkan lahan-lahan tadah hujan, didalam setahun masyarakat dapat memanen persawahan dua kali. Sedangkan pada bidang perkebunan sumatera Selatan memiliki perkebunan karet dan sawit yang cukup luas, perkebunan ini dalam kepemilikinya baik itu perkebunan rakyat maupun perusahaan-perusahaan miliki investor dalam negeri maupun luar negeri.
Di bidang perikanan Sumatera Selatan memiliki potensi sangat baik, karena dari geografis yang ada terdiri sungai dan rawa,dengan keanekaragaman biota perairan air tawar beraneka ragam jenisnya, jenis-jenis yang ada belum tentu ada atau dimiliki oleh daerah-daerah atau provinsi lain. Hal ini menjadikan provinsi sumatera Selatan tempat sebagai lokasi penelitian perairan umum,karena hampir sebagai besar masyarakat Sumatera Selatan umum Khususnya masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungan (DAS) Musi dari hulu sampai hilir adalah nelayan tangkap. Untuk mengembangkan penghasilan dan perekonomian para nelayan, maka terbentuk suatu lembaga penelitian Perikanan Darat (LPPD) cabang Palembang pada tahun 1969-1983, pada tahun 1983-1985 berubah nama yaitu Sub Balai Penelitian Perikanan Darat(SBPD), tahun 1985-1994 kembali terjadi perubahan nama menjadi Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (SBPPAT). Pada tahun 1994 berdasarkan SK.Menteri Pertanian No. 797/kpts/OT.210/12/1994 perubahan nama kembali menjadi Loka Penelitian Perikanan Air Tawar (LOLITKANWAR), tahun 2002 hingga sekarang terjadi perubahan nama menjadi Balai Riset Perikanan Perairan Umum (BRPPU).
Sumatera Selatan semakin bertambah terkenal dan dikenal dibidang perikanan, sejak LPPD hingga BRPPU kiprahnya sebagai pusat penelitian dan Riset pengembangan di bidang perairan air dan umum merupakan Nilai jual khusus bagi Sumatera Selatan dan umumnya Negara Indonesia guna meningkatkan perekonomian masyarakat,dari tugas pokok dari BRPPU melakukan analisa lingkungan strategis yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Riset Perikanan Perairan Umum adalah kondisi lingkungan strategis internal dan eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek-aspek organisasi, sumber daya riset, yaitu sumber daya manusia (SDM), prasarana dan sarana serta finansial. Sedangkan lingkungan eksternal berasal dari sumber daya perikanan, aspek-aspek ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemajuan teknologi .
sesuai dengan Strategi Planning yaitu (1) Mengarahkan kegiatan riset dan sumberdaya riset.; (2) Mengidentifikasi issu strategis perairan umum dan fungsi strategis BRPPU sebagai institusi riset perikanan perairan umum; (3) Menyusun arah pengembangan kelembagaan BRPPU yang fokus dan pragmatis dalam menjawab tantangan dimasa yang akan datang; (4) Menyusun arah dan tujuan riset strategis yang mempunyai kontribusi positif terhadap perkembangan pembangunan perikanan nasional. Keberadaan BRPPU di Sumatera Selatan sangat bermanfaat sekali di dalam pengembangan menciptakan SDM di kalangan masyarakat Sumatera Selatan, hal ini dapat dilakukan satu kerja sama BRPPU dengan perguruan tinggi didalam pengembangan ilmu-ilmu perikanan, kerjasama itu berbentuk pelatihan maupun magang para mahasiswa di BRPPU sesuai dengan ilmu maupun jurusan yang ada pada perguruan tinggi baik Negeri maupun swasta di Sumatera Selatan. hasil dari penelitian dan Riset tersebut yang dilakukan BRPPU sendiri maupun kerjasama dengan perguruan tinggi dapat sumbangkan untuk Provinsi maupun Negara, guna untuk perkembangan lebih lanjut.
Pada saat ini untuk menghadapi program Provinsi Sumatera Selatan peluang BRPPU sangatlah berpotensi, karena BRPPU dapat memberikan andiil cuku besar dalam program tersebut, hal ini tidak bertentangan dengan Visi dan Misi BRPPU, Visi yaitu Penyedia Utama Bahan Kebijakan Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum
Sedangkan guna mengwujudkan visi, misi BRPPU yaitu
1. Menyediakan data dan informasi perikanan perairan umum.
2. Meningkatkan kualitas,kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan sumber daya riset
3. menyelenggarakan kerjasama, diseminasi hasil dan pelayanan jasa riset
4. meningkatkan kinerja riset perikanan perairan umum melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Dalam menunjang visi dan misi BRPPU serta tantangan kedepan guna menhadapi program Lumbung Energi dan pangan BRPPU melakukan satu Analisis SWOT, yaitu BRPPU mengukur kekuatan dan kelemahannya serta mengukur ancaman dan peluangan. Kekuatan yang dimiliki oleh BRPPU factor kunci adalah Sumber daya manusia yang kompeten, BRPPU memiliki SDM lebih dari pada cukup, jumlah pegawai yang dimiliki Balai Riset Perikanan Perairan Umum adalah 72 orang. Berdasarkan pendidikan, pegawai lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 3 (tiga) orang S3, 7 (tujuh) orang S2, 17 (tujuh belas) orang S1/D4, 2 (dua) orang diploma, dan sisanya 27 (duapuluh tujuh) orang berpendidikan SLTA ke bawah. Sedangkan berdasarkan jabatan fungsionalnya, terdiri dari 7 (tujuh) Peneliti Madya, 7 (tujuh) orang Peneliti Muda, 1(satu) orang Peneliti Pertama dan 10 orang Peneliti Non Klas. Di samping itu, terdapat pula tenaga fungsional tekhnisi litkayasa sebanyak 15 orang, arsiparis 1 (satu) orang.dengan SDM yang ada pada BRPPU dituntut dalam kinerjanya seacara profisional dan proposional. Selain SDM BRPPU memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang ada di BRPPU yaitu Fasilitas yang dimiliki saat ini terdiri dari tanah persil, gedung kantor, laboratorium basah/biologi, laboratorium data, bangunan lain/gudang, mess/guest house, rumah diesel/listrik dan sarana riset berupa kolam riset, bak percobaan, alat-alat laboratorium dan kapal riset. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BRPPU ditunjang oleh sumberdaya fisik antara lain Laboratorium, Kolam Percobaan, Perpustakaan, dan sarana transfortasi darat dan air.
Kelembagaan organisasi yang ada BRPPU yaitu Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26B/MEN/2001 menetapkan Balai Riset Perikanan Perairan Umum sebagai Unit Kerja Eselon III pada Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Perikanan Perairan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum merupakan salah satu unit kerja eselon III pada Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang riset perikanan Perairan umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset kelautan dan. Berdirinya Balai Riset Perikanan Perairan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26B/MEN/2001 memberi peluang sekaligus tantangan bagi pelaksanaan riset strategis di bidang perikanan perairan umum, yang meliputi eskplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan, alat tangkap, dan fasilitas perikanan perairan umum.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26B/MEN/2001, yang direvisi sesuai SK No.Kep.53/MEN/2002, struktur organisasi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi 3 Kepala Seksi dan 6 Kepala Sub Seksi yaitu: (1) Seksi Rencana; (2) Seksi Pelayanan Teknis; (3) Bagian Tata Usaha; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Seksi Rencana kerja membawahi dua Sub Seksi , yaitu: (a) Sub Seksi Program dan (b) Sub Seksi Kerjasama. Seksi Pelayanan Teknis membawahi dua Sub Seksi, yaitu (i) Sub Seksi Sarana (ii) Sub Seksi Dokumentasi dan Publikasi. Selanjutnya Sub Bagian Tata Usaha membawahi dua yaitu (i) Urusan Kepegawaian dan (ii) Urusan Umum.
Kegiatan penelitian dan riset dibutuhkan Anggaran pelaksanaan kegiatan yang cukup besar, di lingkup BRPPU sepenuhnya berasal dari APBN. Sejak tahun 2005, pengelolaan keuangan Negara mengalami perubahan dengan diberlakukannya Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem anggaran yang berbasis kinerja merupakan sistem baru yang perlu disikapi secara strategis oleh BRPPU dalam perancangan kegiatan riset yang jelas keluaran, hasil, manfaat dan dampak kegiatan.
Sebagai institusi riset maka peluang kerjasama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan luar negeri terbuka lebar sebagai suatu sumber pendanaan di luar APBN. Hal tersebut perlu disikapi oleh BRPPU untuk membuat suatu kerangka dan acuan yang jelas dalam program kerjasama dengan institusi lain.
Tantangan pada saat ini yang di hadapi oleh BRPPU di lingkungan Eksternal adalah, Kinerja institusi selain ditentukan oleh faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan institusi tersebut. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup BRPPU tidak terlepas dari issu-issu global dan nasional serta regional yang berkaitan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu analisa lingkungan eksternal dalam rencana strategis ini memegang peranan penting untuk melihat potensi dan konstrain yang terdapat di luar institusi untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan TUPOKSI.
Pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal utama pembangunan suatu bangsa telah menunjukkan pola pemanfaatan yang cenderung melebihi kapasitas dan daya dukung lingkungan. Tingginya permintaan pasar yang berkorelasi dengan kebutuhan manusia menjadi dasar utama eksploitasi sumberdaya alam yang bertujuan pada peningkatan pendapatan ekonomi. Selain itu perkembangan industri dan pemukiman telah membawa dampak kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam. Pertumbuhan manusia yang demikian pesatnya telah menjadi suatu tantangan tersendiri dalam penyediaan kebutuhan dasar pangan dan sandang.Proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa populasi manusia di Indonesia mencapai angka 270 juta dengan kebutuhan pangan sekitar 3000 kalori/kapita. Hal ini menjadi tantangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam termasuk sumberdaya perikanan. Namun disisi lain tingkat kebutuhan yang tinggi dapat menjadi ancaman tersendiri apabila pola pemanfaatannya tidak mengikuti prinsip pengelolaan secara berkelanjutan dan aspek konservasi. Paradok ini perlu disikapi dengan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya perikanan dengan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan secara efisien dan memperhatikan aspek kesetaraan.Perairan umum di Indonesia mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Lahan perairan umum yang meliputi sungai dan paparan banjirnya, danau, waduk, rawa dan lainnya, tercatat seluas 13.800.000 ha yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Dari luasan lahan perairan umum tersebut, sebesar 65% berada di Kalimantan, 29% di Sumatera, 3,5% di Sulawesi dan Papua serta sebesar 0,7% terdapat di Jawa. Sumberdaya perikanan perairan umum merupakan bagian integral dari sumberdaya alam, yang seringkali dijadikan sektor non unggulan dalam pemanfaatan perairan umum, mempunyai berbagai issu strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaannya sebagai berikut :
Potensi sumberdaya perikanan perairan umum yang besar dan sebagai sumber kebutuhan pangan/protein bagi masyarakat. Yaitu pada dasarnya Sumberdaya Perikanan merupakan satu potensi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah yang dihasilkan mencapai 800.000 – 900.000 ribu ton/tahun perairan umum Indonesia adalah perairan terbesar di Asia Tenggara. Dengan Kontribusi produksi perikanan perairan umum yang ada dalam kurun 20 tahun terhitung sejak tahun1960 – 1980 menunjukkan signifikansi terhadap produksi perikanan darat yaitu sebesar 55.9 – 77.4 %, namun terjadi penurunan dalam 20 tahun kedepan terhitung sejaktahun 1981 – 2000 menjadi 23.5 – 52.4 %. Selain itu perairan umum Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yaitu sekitar 1100 jenis ikan dan biota akuatik terdapat di dalamnya. Besarnya potensi sumberdaya perikanan di perairan umum dengan tingkat pemanfaatan yang tergolong rendah menunjukkan bahwa perairan umum Indonesia masih menjadi suatu kekayaan alam yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di masa mendatang
Perairan umum sebagai Multi fungsi dan sektoral perairan umum. Pola pemanfaatan perairan umum di Indonesia memiliki kecenderungan multi fungsi dan sektoral sehingga menjadikan perairan umum bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pengguna (stakeholders) yang terus meningkat secara kuantitatif. Beragam kepentingan yang berasosiasi dengan perairan umum yang bersifat open access berimplikasi terhadap timbulnya tumpang tindih kebijakan dan potensi konflik sektoral. Produksi perikanan tangkap perairan umum akan berfluktuasi di sekitar nilai yang relatif konstan dan bahkan menurun bila tidak diikuti oleh suatu pengelolaan yang rasional dan terintegrasi dengan sektor lain.
Degradasi, pencemaran lingkungan dan over fishing. Implikasi lainnya dari pemanfaatan perairan umum yang bersifat kompleks yaitu degradasi dan pencemaran lingkungan baik dari daerah teresterial ataupun dari badan air itu sendiri. Pengelolaan limbah yang belum baik di daerah tersebut menjadikan perairan umum sebagai daerah yang terkena dampak akumulasi pencemaran. Selain itu menurunnya hasil tangkapan/produksi akibat upaya penangkapan yang berlebih yang diindikasikan dengan meningkatnya jumlah nelayan, rumah tangga perikanan dan alat tangkap di beberapa daerah (why ? AKG . indikasi tangkap lebih adalah berkurangya stok).menunjukkan kecenderungan over fishing. Oleh karenanya perlu adanya upaya pemacuan stok disertai pengembangan usaha budidaya diperlukan untuk menunjang peningkatan produksi.
Tantangan di era globalisasi Selain itu, dalam era globalisasi memungkinkan produk-produk perikanan termasuk ikan hidup dapat masuk ke Indonesia menjadi salah satu issu strategis perairan umum yang perlu diantisipasi dan diteliti lebih detil agar tidak mengganggu ekosistem dan plasma nutfah yang ada. Kesiapan menghadapi era globalisasi ini perlu ditunjang dengan pengembangan penelitian dan IPTEK yang relevan. Issu global yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang perlu disikapi strategis yaitu issu biodiversity dan peningkatan/pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pola pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umumBeragam pola pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum yang dilakukan oleh masyarakat melalui program community based management atau pun dengan co-management di Indonesia merupakan suatu hal strategis dan dapat menjadi dasar dalam penerapan kebijakan pengelolaan perairan umum.
Implikasi otonomi daerah terhadap pengelolaan perairan umum. Penerapan undang-undang kewenangan daerah/otonomi daerah juga membawa implikasi terhadap pengelolaan sumberdaya alam termasuk perairan umum. Hal ini dikarenakan aspek pengelolaan sumberdaya alam yang merupakan wewenang dari pemerintah setempat mempunyai kecenderungan eksploitasi yang tidak bijak demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah. Oleh karena itu aspek otonomi daerah menjadi bagian dari issue strategis perairan umum yang perlu diperhatikan dalam pengelolaannya.
Ketersediaan data dasar mengenai perikanan perairan umum Indonesia yang meliputi seluruh badan air masih belum memadai untuk dijadikan dasar pengelolaan yang rasional. Selain itu penggunaan perairan umum tidak hanya dari sektor perikanan saja. Beberapa sektor lainnya juga bergantung pada perairan umum. Oleh karena itu, program riset mengenai perikanan perairan umum dalam rangka pengumpulan data dasar untuk pengelolaannya haruslah mempertimbangkan kepentingan pemanfaatan lainnya dan dalam beberapa hal riset di bidang perikanan perairan umum perlu diintegrasikan dengan bidang lainnya.
Dalam hal pengelolaan perairan umum dengan berbagai karakteristik dan issu strategis di masa mendatang maka perlu adanya suatu pendekatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat antisipatif dalam rangka memformulasikan solusi dalam pengelolaan perairan umum untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan.
Balai Riset Perikanan Perairan Umum (BRPPU) sebagai suatu institusi riset dalam naungan Departemen Kelautan dan Perikanan memegang peranan yang krusial dan strategis dalam mengembangkan berbagai riset dan kajian yang berkaitan dengan sumberdaya perikanan perairan umum yang meliputi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Peranan strategis tersebut menjadi suatu kekuatan bagi BRPPU dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan perikanan dan kelestarian sumberdaya perairan umum mengingat mandat nasional yang dimiliki BRPPU.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam issu strategis perairan umum bahwa multi kompleks dan sektoral dari perairan umum mengimplikasikan bahwa sumberdaya perikanan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan (protein) masyarakat. Peranan penting perikanan perairan umum diharapkan dapat tetap berlanjut dan dapat memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Namun di sisi lain, degradasi lingkungan, over fishing, tingginya upaya penangkapan, pola penangkapan yang tidak ramah lingkungan, konflik pemanfaatan menjadi ancaman sumberdaya perikanan dimana untuk mencapai struktur populasi ikan yang stabil dibutuhkan kondisi lingkungan yang mendukung pola reproduksi dan pertumbuhan ikan.
Multi kompleks dan sektoral perairan umum mensyaratkan perlunya suatu regulasi yang meliputi semua sektor yang terkait dan lebih khusus pada regulasi pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum. Landasan penyusunan regulasi tentunya harus berdasarkan pada data ilmiah dan faktual mengenai sumberdaya perikanan itu sendiri termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
BRPPU memegang peranan penting sebagai institusi riset sumberdaya perikanan perairan umum untuk dapat menghasilkan riset yang bermutu dan berdaya guna bagi stakeholder dengan memperhatikan sifat multi kompleks dan sektoral dari perairan umum. Dan dengan hasil tersebut maka BRPPU dapat memberikan masukan serta arahan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya nelayan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar